BIMTEK KEPEGAWAIAN

Kepada Yth,

• Gubernur, Bupati, Walikota Se-Indonesia
• Sektetariat DPRD, Sekretariat Daerah Se-Indonesia
• Kepala Dinas, Kantor, Badan Se-Indonesia
• Organisasi Perangkat Daerah ( OPD )
•  Cq. Kabag/Kasubbag, Kabid/Kasubbid Kepegawaian/Organisasi dan Lainnya.

Di Tempat.

Dengan Hormat,

Dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat, dan untuk meningkatkan Kinerja para Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus mengetahui beberapa poin-poin tertentu terkait pengangkatan, pemindahan dan penilaian, penghargaan serta hak-hak kepegawaian menurut UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

Dengan diberlakukannya PP Nomor 46 Tahun 2011 dan Perka BKN Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS mulai Tahun 2014, yang perlu dilakukan oleh PNS adalah menyiapkan diri, dan membiasakan diri untuk menilai dirinya sendiri secara jujur. PNS harus membiasakan diri bekerja di bawah target, dan dengan jadwal yang ketat, kalau tak ingin nilainya merah.

Untuk mendukung terwujudnya profesionalisme Pegawai Negeri Sipil diperlukan standar kompetensi jabatan yang wajib dimiliki oleh setiap Pegawai Negeri Sipil, yang terdiri dari Standar Kompetensi Teknis dan Standar Kompetensi Manajerial. Standar Kompetensi Manajerial merupakan persyaratan kompetensi manajerial minimal yang harus dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas jabatan, sedangkan Standar Kompetensi Teknis mencerminkan tuntutan aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas pekerjaan, sesuai Perka BKN Nomor 7 & 8 Tahun 2013 serta PerMENPAN RB Nomor 38 Tahun 2017 tentan Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam rangka meningkatkan profesionalisme pejabat pemerintah daerah, maka Badan Diklat Keuangan dan Kepegawaian ( BDKK ), menyelenggaran Bimbingan Teknis tentang Bimtek Kepegawaian Tentang Implementasi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, Petunjuk Teknis PP Nomor 46/2011 dan Perka BKN Nomor 1/2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil serta Pedoman Perumusan Standar Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Teknis serta Kompetensi Sosial Kultural, dengan Narasumber yang berpengalaman dan ahli di bidangnya, dari Badan Kepegawaian Negara, Kementerian PAN RB, Lembaga Administrasi Negara, Kemen terian Dalam Negeri  dan IPDN serta dari UNIVERSITAS, yang diselenggarakan oleh Badan Diklat Keuangan dan Kepegawaian