BIMTEK KEPEGAWAIAN

Kepada Yth,

• Gubernur, Bupati, Walikota Se-Indonesia
• Sektetariat DPRD, Sekretariat Daerah Se-Indonesia
• Kepala Dinas, Kantor, Badan Se-Indonesia
• Organisasi Perangkat Daerah ( OPD )
•  Cq. Kabag/Kasubbag, Kabid/Kasubbid Kepegawaian/Organisasi dan Lainnya.

Di Tempat.

Dengan Hormat,

Salah satu aspek penting untuk mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien dan akuntabel dalam rangka perbaikan kinerja manajemen pemerintahan/kualitas pelayanan publik adalah dengan memperbaiki proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan melalui penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan merupakan dasar pedoman/acuan bagi instansi pemerintahan untuk menyusun SOP. Dengan disusunnya SOP diharapkan instansi pemerintah dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang SOP di Lingkungan Pemerintah Daerah juga menjadi acuan Penyusunan SOP. Sehubungan dengan hal tersebut, kami melakukan kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan yang bertujuan untuk memberikan pedoman bagi seluruh Pemerintah Daerah dalam mengidentifikasi, merumuskan, menyusun, mengembangkan, memonitor dan mengevaluasi SOP Administrasi Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Pemda. Juga memberikan Pemahaman tentang dasar hukum/panduan pembuatan rancangan SOP yang benar dan meningkatkan pemahaman dalam pembuatan penyusunan SOP.

Dalam rangka meningkatkan profesionalisme pejabat pemerintah daerah, maka Badan Diklat Keuangan dan Kepegawaian ( BDKK ), menyelenggarakan Bimbingan Teknis – Bimtek Kepegawaian Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Neagara dan Reformasi Birokrasi (PerMENPAN RB) Nomor 35 Tahun 2012 dan Permendagri Nomor 52 Tahun 2011 dengan Narasumber yang berpengalaman dan ahli di bidangnya, dari Badan Kepegawaian Negara, Kementerian PAN RB, Lembaga Administrasi Negara, Kementerian Dalam Negeri  dan IPDN serta dari UNIVERSITAS, yang diselenggarakan oleh Badan Diklat Keuangan dan Kepegawaian.