BIMTEK KEPEGAWAIAN

Kepada Yth,

• Gubernur, Bupati, Walikota Se-Indonesia
• Sektetariat DPRD, Sekretariat Daerah Se-Indonesia
• Kepala Dinas, Kantor, Badan Se-Indonesia
• Organisasi Perangkat Daerah ( OPD )
•  Cq. Kabag/Kasubbag, Kabid/Kasubbid Kepegawaian/Organisasi dan Lainnya.

Di Tempat.

Dengan Hormat,

BIMTEK KEPEGAWAIAN – Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) resmi dirilis. PP Nomor 49 Tahun 2018 ini diharapkan agar tidak ada lagi proses rekrutmen tenaga honorer dalam bentuk apapun. Dalam PP Nomor 49 Tahun 2018 tersebut, Presiden Joko Widodo (jokowi) meminta agar instansi terkait memastikan skema kebijakan PPPK dapat diterima semua kalangan. Presiden Jokowi berharap PP Nomor 49 Tahun 2018 dapat menyelesaikan masalah tenaga honorer di Indonesia.

Dengan skema PPPK, saya tegaskan kepada seluruh instansi pusat dan daerah bahwa rekrutmen tenaga honorer tidak boleh lagi dilakukan dalam bentuk apapun,” ujar Jokowi. Presiden menuturkan bahwa aturan ini membuka peluang seleksi dan pengangkatan bagi berbagai kalangan profesional, termasuk tenaga honorer yang telah melampaui batas usia pelamar PNS, untuk menjadi ASN dengan status PPPK.

Presiden Jokowi juga berpesan bahwa PPPK secara prinsip rekrutmennya, harus berjalan bagus, profesional, dan memiliki kualitas yang baik, Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, Yanuar Nugroho, menyampaikan bahwa regulasi PPPK merupakan salah satu aturan teknis dari turunan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

Dalam rangka meningkatkan profesionalisme pejabat pemerintah daerah, maka Badan Diklat Keuangan dan Kepegawaian ( BDKK ), menyelenggarakan Bimbingan Teknis – Bimtek Kepegawaian Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ( PPPK ) Agar Tidak Ada Lagi Rekrutmen Tenaga Honorer Berdasarkan PP 49 Tahun 2018, dengan Narasumber yang berpengalaman dan ahli di bidangnya, dari Badan Kepegawaian Negara, Kementerian PAN RB, Lembaga Administrasi Negara, Kementerian Dalam Negeri  dan IPDN serta dari UNIVERSITAS, yang diselenggarakan oleh Badan Diklat Keuangan dan Kepegawaian.