BIMTEK KEPEGAWAIAN

Kepada Yth,

• Gubernur, Bupati, Walikota Se-Indonesia
• Sektetariat DPRD, Sekretariat Daerah Se-Indonesia
• Kepala Dinas, Kantor, Badan Se-Indonesia
• Organisasi Perangkat Daerah ( OPD )
•  Cq. Kabag/Kasubbag, Kabid/Kasubbid Kepegawaian/Organisasi dan Lainnya.

Di Tempat.

Dengan Hormat,

Bimtek Kepegawaian – Sebagaimana kita ketahui bahwa Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 30 Maret 2017. Peraturan ini juga mengatur tentang masalah pangkat dan jabatan.

Menurut PP ini, pangkat merupakan kedudukan yang menunjukan tingkatan Jabatan berdasarkan tingkat kesulitan, tanggung jawab, dampak, dan persyaratan kualifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasar penggajian. “Pangkat sebagaimana dimaksud diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai gaji, tunjangan dan fasilitas bagi PNS,” bunyi Pasal 46 ayat (2) PP tersebut. Menurut PP ini, jabatan PNS terdiri atas : a. Jabatan Administrasi (JA); b. Jabatan Fungsional (JF); dan c. Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT).

Nomenklatur Jabatan dan pangkat JPT utama dan JPT madya, menurut PP  ini,  ditetapkan oleh Presiden atas usul Instansi Pemerintah terkait setelah mendapat pertimbangan Menteri. Sementara nomenklatur Jabatan dan pangkat JPT pratama, JA, dan JF untuk masing-masing satuan organisasi Instansi Pemerintah ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah setelah mendapat persetujuan Menteri.

Pengisian Jabatan pelaksana, JF keahlian jenjang ahli pertama, JF keterampilan jenjang pemula, dan JF keterampilan jenjang terampil, menurut PP ini, dapat dilakukan melalui pengadaan PNS.

Dalam rangka meningkatkan profesionalisme pejabat pemerintah daerah, maka Badan Diklat Keuangan dan Kepegawaian ( BDKK ), menyelenggaran Bimbingan Teknis tentang Bimtek Kepegawaian Tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dengan Narasumber yang berpengalaman dan ahli di bidangnya, dari Badan Kepegawaian Negara, Kementerian PAN RB, Lembaga Administrasi Negara, Kementerian Dalam Negeri  dan IPDN serta dari UNIVERSITAS, yang diselenggarakan oleh Badan Diklat Keuangan dan Kepegawaian