BIMTEK KEPEGAWAIAN

BLP Buleleng Ikuti Bimtek Sosialisasi dan Implementasi Perpres No 16 Tahun 2018

Kuta, PASTI Yanada// Perkembangan pengadaan barang/jasa pemerintah terus mengalami perubahan dan pembaharuan sebagai akibat perubahan regulasi serta perkembangan teknologi daninformasi yang memerlukan penyempurnaan sistem dan organisasinya. Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagai pengganti Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, telah mengantarkan perkembangan dan modernisasi sistem pengadaan barang/jasa nasional. Sistem pengadaan barang/jasa pemerintah saat ini banyak mengalami permasalahan akibat masih rendahnya SDM pengelola pengadaan di daerah, mulai dari kurangnya perencanaan pengadaan, evaluasi penawaran, pengendalian kontrak dan penggunaan sistem teknologi berbasis IT (SPSE Versi 4.2). Kondisi ini masih menjadi permasalahan yang sering terjadi di instansi dan lembaga pemerintah, sehingga dibutuhkan upaya peningkatan kompetensi SDM untuk menunjang perkembangan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Untuk itu Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kab. Buleleng menugaskan beberapa anggota pokjanya untuk mengikuti Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berupa Sosialisasi dan Implementasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang diselenggarakan oleh DPD IAPI Bali pada hari/tanggal, Jumat-Sabtu (27-28 April 2018) yang dilaksanakan di Fave Hotel Kartika Plaza Kuta-Bali dengan menghadirkan narasumber dari Kepala Sub Dit Advokasi LKPP-RI, Mudjisantosa serta IAPI Bali, D.N.K. Widnyana Maya, ST, MT dan Bapak Aryawan.

Menurut Ketua DPD IAPI Bali, Ir. I Nyoman Sumertha, M.Si dalam sambutannya menyampaikan bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang menggantikan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta peraturan perubahannya, dirasa sangat perlu dan penting untuk menyampaikan pokok-pokok dan substansi yang tertuang dalam peraturan yang baru kepada masyarakat, stakeholder terutama pengelola atau yang beraktifitas pada pengadaan barang / jasa pemerintah. Kegiatan bimtek yang turut diikuti oleh 51 peserta dari berbagai wilayah di Indonesia, seperti dari Aceh, Papua, Karawang, Riau, Kementerian, Pemda dan BUMD ini juga sangat penting dilakukan agar pelaksanaan pengadaan barang / jasa pemerintah bisa berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip, kebijakan umum dan etika pengadaan, sehingga dengan demikian diharapkan akan dapat menghasilkan proses pengadaan yang kredibel, serta memberi hasil yang tepat sesuai kebutuhan serta menghindarkan para pelaku pengadaan dari permasalahan hukum.

Adapun materi yang diberikan berupa sosialisasi tentang Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah serta Implementasinya yang disampaikan oleh Bapak Mudjisantosa, perencanaan pengadaan, evaluasi penawaran, dan pengendalian kontrak oleh D.N.K. Widnyana Maya, ST, MT serta materi SPSE V.4.2 oleh Bapak Aryawan. (sl/ek)