BIMTEK BENDAHARA

Kepada Yth,

• Gubernur, Bupati, Walikota Se-Indonesia
• Sektetariat DPRD, Sekretariat Daerah Se-Indonesia
• Kepala Dinas, Kantor, Badan Se-Indonesia
• Organisasi Perangkat Daerah ( OPD )
• Cq. Kabag/Kasubbag, Kabid/Kasubbid Keuangan, Bendahara dan Lainnya.

Di Tempat.

BIMTEK BENDAHARA

Dengan Hormat,

Bendahara pemerintah sebagai pengelola dana APBN maupun APBD berperan sangat penting untuk mengamankan penerimaan negara dari sektor pajak, oleh karenanya atas pembelanjaan dana APBD, Bendahara Pemerintah tidak dilepaskan dari kewajiban untuk memotong dan/atau memungut pajak. Di sisi lain Pemerintah senantiasa berusaha melakukan perbaikan dan penyempurnaan dengan membuat peraturan-peraturan seperti :

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 tentang penunjukan bendaharawan pemerintah untuk memungut, menyetor dan melaporkan pajak PPN dan pajak penjualan atas barang mewah ;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 terkait kewajiban pemungutan PPh pasal 22 yang dilakukan oleh bendahara pemerintah dan KPA ;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pengawasan Terhadap Pemotongan/Pemungutan dan Penyetoran Pajak yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Keja Perangkat Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah ;
4. Peraturan Dirjen Pajak Nomor 14/PJ/2013 tentang Pengisian dan laporan SPT Masa PPh Pasal 21 (berlaku tahun 2014).

Kewajiban perpajakan bukan hanya untuk pihak swasta, pihak pemerintah atau lembaga pemerintah pun memiliki peran dan kewajiban dalam bidang perpajakan, atas setiap belanja pemerintah, baik belanja barang, modal, pegawai atau belanja lainnya, bendahara pemerintah atau bendahara lembaga negara harus melakukan pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh), juga Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

BIMTEK BENDAHARA

Dalam rangka meningkatkan profesionalisme pejabat pemerintah daerah, maka Badan Diklat Keuangan dan Kepegawaian ( BDKK ), menyelenggarakan Bimbingan Teknis – Bimtek Bendahara Tata Cara Penghitungan Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk Bendahara Instansi dan Pelaporannya, dengan Narasumber yang berpengalaman dan ahli di bidangnya, dari Kementerian Keuangan, Badan Kepegawaian Negara, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Lembaga Administrasi Negara, Kementerian Keuangan, BAPPENAS, BPK RI, BPKP Pusat, Kementerian Dalam Negeri dan IPDN serta dari UNIVERSITAS, yang diselenggarakan oleh Badan Diklat Keuangan dan Kepegawaian.